Pada tahun 2018 ini ada 171 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak, tepatnya pada 27 Juni Mendatang. Setelah itu dilanjutkan pada 2019 diselenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Serentak. Ini merupakan tahun politik dan ujian demokrasi bagi Indonesia. 

Menanggapi kompetisi politik ini, Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengharapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengantisipasi segala macam serangan dan ancaman siber yang bisa merusak demokrasi serta mengancam Kebhinekaan bangsa. Dia mengatakan ada banyak harapan terhadap pembentukan BSSN. Namun, menurut dia, masih ada sejumlah hal yang harus disiapkan agar lembaga tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

"Kepala BSSN harus bergerak cepat. Tapi sekali lagi netralitas dan independensi itu penting," ujar Roy dalam sambungan telpon dengan Parlementaria, Senin (8/01/2018).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 potensi serangan siber sangat mungkin terjadi. Ia meminta kepada Kepala BSSN untuk bergerak cepat menyiapkan infrastruktur lembaganya tersebut, seperti regulasi dan struktur organisasi di BSSN. 

Ia menekankan DPR sangat mendukung BSSN untuk bisa berfungsi secara maksimal. Komisi I pun akan menjadwalkan rapat kerja dengan Kepala BSSN Setelah pembukaan Masa Sidang pada Januari 2018. "Kami dari DPR siap mendukung, karena ini (BSSN) keniscayaan, harus ada," tandasnya. 

Serangan siber dimungkinkan muncul saat berlangsungnya kontestasi Pilkada serentak 2018. BSSN pun harus menjamin bakal mengantisipasi serangan siber tersebut. Karena membangun pertahanan siber secara maksimal sangat penting.

BSSN merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo. BSSN memiliki tugas dan fungsi di bidang persandian serta keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. (eko/sc)